cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Perpustakaan Soepardjo Roestam Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : 10.21787/JBP
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Bina Praja (JBP) is a journal that provides scientific information resources aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2012)" : 7 Documents clear
Peran Usaha Mikro dan Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tulus T.H. Tambunan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 2 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.73-92

Abstract

AbstrakTujuan utama dari studi ini adalah mengeksplorasi peran usaha mikro dan kecil (UMK) dalam pengentasan kemiskinan di daerah. Lebih spesifik lagi, studi ini bermaksud menjawab dua pertanyaan penelitian berikut ini. Pertama, apakah keberadaan UMK bisa mengurangi kemiskinan di daerah? Kedua, apakah derajat pentingnya UMK bagi pengentasan kemiskinan bervariasi menurut daerah dan apa kemungkinan faktor-faktor penentunya? Penelitian ini didasarkan pada analisa data sekunder dengan memakai data kemiskinan dan UMK di industri manufaktur pada tingkat provinsi. Pentingnyakeberadaan UMK diukur secara tidak langsung dengan lima indikator: jumlah unit usaha, jumlah pekerja yang dibayar, produktivitas, pangsa output, dan nilai ekspor. Hasil penelitian ini memberi kesan bahwa UMK memang penting bagi pengurangan kemiskinan di daerah (provinsi). Namun, perannya itu bervariasi menurut provinsi yang ditentukan oleh perbedaan-perbedaan dalam akses UMK ke input input penting seperti pendidikan, bantuan teknis, bahan baku dan permodalan. AbstractThe main objective of this study is to explore the role of micro and small enterprises (MSEs) in regional poverty alleviation. More specific, this study aims to answer the following two research questions. First, can the presence of MSEs reduce regional poverty? Second, does the degree of the importance of MSEs for poverty reduction vary by region and what are the likely determinants?This research is based on secondary data analysis by using data on poverty and MSEs in the manufacturing industry at the provincial level. The importance of MSEs is measured indirectly with five indicators: total units, total paid workers, productivity, output share, value of export. Finding of this research suggests that MSEs are indeed for poverty regional reduction (province). However, their role varies by province which is determined by differences in MSEs’ access to crucial inputs such as education, technical assistance, raw materials and capital.
Ekonomi Kreatif: Talenta Baru Pemicu Daya Saing Daerah Herie Saksono
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 2 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.93-104

Abstract

AbstrakStudi ini bertujuan untuk lebih memahami keberadaan ekonomi kreatif sebagai talenta baru yang diprediksi mampu memicu daya saing daerah. Hingga saat ini, pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi persoalan klasik yang memerlukan solusi. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil analisis menyatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan ide/gagasan yang diharapkan memberi nilai tambah ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan alternatif solusi permasalahan perekonomian. Namun, dalam penyelenggaraannya seringkali menemui kendala. Direkomendasikan kepada Pemerintah maupun pemerintahan daerah agar segera membangun komitmen, membenahi regulasi, dan mengaktualisasikan ekonomi kreatif, sehingga keberadaan ekonomi kreatif dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah dan bahkan nasional. AbstractThis study aims to understanding the presence of creative economy as a new talent that predicted as a trigger for regional competitiveness. Until now, unemployment, poverty, and economic growth became a classic problem that requires solutions. This study use descriptive-qualitative approach with literature study method. The analysis results stated that creative economy is an idea that hopefully adding the economic value. Creative economy is an alternative solution for the economic problems. However, the implementation is constantly facing obstacles. It is highly recommended that central and local government must immediately build a commitment to improve regulations and to actualized creative economy so that the presence of creative economy can stimulate economic growth and enhance regional and even national competitiveness.
Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah di Era Otonomi (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir) Yosep Ginting; Sorni Paskah Daeli
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 2 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.105-116

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk memotret pengembangan kapasitas sumberdaya manusia aparatur di Kabupaten Samosir. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan penggunaan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sumberdaya manusia masih rendah, banyak jabatan struktural yang belum terisi, rekrutmen belum didasarkan pada analisis jabatan, evaluasi jabatan belum dilakukan, penilaian kinerja individu berdasarkan kompetensi belum dilakukan, serta sebagian besar pegawai belum mendapatkan diklat sesuai dengan jabatannya.Disarankan untuk melakukan penataan sistem rekrutmen; analisis jabatan; evaluasi jabatan; penyusunan standar kompetensi jabatan; penilaian individu berdasarkan kompetensi; pengembangan database pegawai; dan perbaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan. sumberdaya manusia, pengembangan, kapasitas. AbstractThis research was conducted to capture the human resource capacity development of Samosir regency officials. The method used in this research is descriptive qualitative method, using the primary and secondary data. The results of the research demonstrates that the quality of human resources is still low, there are many positions in the organization structure are unfilled, the employee recruitment system is not based on job analysis, job position evaluation system have not been implemented,individual performance evaluation is not done according to competency based assessment, and employees have not received training according to their job position. It is recommended to perform system setup on recruitment; job analysis; Job evaluation; setting on job competency standard;competency based individual assessment; employee database development, and improvement on education and training curricula.      .
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh Gunawan Gunawan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 2 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.117-126

Abstract

AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Lokasi kajian adalah Provinsi Aceh dengan metode kajian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang pelaksanaan PPNS. Kajian menyimpulkan bahwa kelembagaan belum masuk dalam jabatan struktural, pembentukan sekretariat belum dilaksanakan, dan kualitas sumber daya manusianya belum optimal. Disarankan agar segera melakukan perubahan sistem jabatan struktural yang melekat pada PPNS diubah menjadi Jabatan Fungsional PPNS, membentuk Sekretariat PPNS pada Kantor Satpol PP, dan melakukan diklat bagi para pegawai. AbstractThis study aims to identify the duties and functions of the Satpol PP in the implementation of peace and public order. What is the study of Aceh by the method of qualitative study used a descriptive approach, in order to obtain a real picture of the implementation of the PPNS. The study concluded that the institution has not been included in the structural position, the formation of the secretariat has not been implemented, and the quality of human resources is not optimal. It is recommended to immediately make changes to the system are attached to the structural position PPNS converted into functional investigators, established investigators in the office of the secretariat of the Satpol PP, and conduct training for employees.
Kerjasama Antardaerah dalam Pengelolaan Mata Air Umbulan Winongan Pasuruan Provinsi Jawa Timur Irtanto Irtanto; Hari Wahyudi
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 2 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.127-134

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi produk kebijakan teknis kerjasama untuk implementasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kota Surabay, serta mengidentifikasi implementasi kerjasama dan kendala yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pengelolaan mata air Umbulan belum berjalan dengan baik, yang disebabkan oleh belum terbentuknya lembaga kerjasama yang melibatkan kalangan independen dan professional untuk bekerja secara aktif dan intensif; belum adanya payung politik yang memadai; dan kurang pelibatan stakeholders. AbstractThe purpose of this study was to identify the products of technical cooperation for the implementation of the policy of the Government of East Java, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik and Surabaya,and to identify the implementation of cooperation and constraints. The approach used is descriptive qualitative. The results showed that the joint management of the springs Umbulan not run well, which is caused by the institutions have been formed involving cooperation among independent and professional to work actively and intensively; absence of adequate political umbrella, and lack of involvement of stakeholders.
Penguatan Peran Panwaslu dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana) Dedeh Haryati
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 2 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.135-146

Abstract

AbstrakKajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jembrana. Metode yang digunakan deskriptif kualitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran Panwaslu dalam pelaksanaan Pemilukada belum optimal karena belum diberi peran yang luas, masih merupakan lembaga ad hoc, dan pola rekrutmen yang belum baik.Disarankan, agar memperluas kewenangan Panwaslu, pembentukannya bukan sebagai lembaga ad hoc;dan pola rekrutmennya diperketat dengan persyaratan yang memadai. AbstractThis study aims to identify the tasks and authority in the implementation of the Panwaslu Jembrana District. The method used descriptive quality. The study results showed that the role of the Panwaslu in the implementation of the Pemilukada is not optimal because it has not been given a broad role, is still an ad hoc institution, and the recruitment pattern that has not been good. It is recommended, in order to expand the authority of the Panwaslu, formation rather than as an ad hoc institution, and recruitment patterns tightened the requirements adequately.
Penataan Ulang Administrasi Publik di Indonesia Kristian Widya Wicaksono
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 4 No. 2 (2012)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.04.2012.147-152

Abstract

AbstrakIndonesia masih belum ditekuni secara serius di negara ini. Padahal salah satu alternatif jalan keluar dari berbagai macam keterpurukan yang tengah dihadapi bangsa ini ditawarkan melalui pembenahan yang menyeluruh pada konteks administrasi publik. Partai Politik sudah banyak berpartisipasi dalam kancah pengambilan keputusan. Kita juga dapat melihat bagaimana kualifikasi orang yang duduk di kursi kementrian adalah orang-orang yang memiliki reputasi yang baik. Namun pertanyaannya,mengapa perubahan yang diharapkan tidak kunjung berwujud di negara kita? Mengapa varian masalah publik justru semakin berkembang dan bertambah kompleks? Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya segera disadari oleh kita bersama bahwa tanpa reformasi administrasi publik akan sangat sulit mewujudkan perubahan kondisi masyarakat ke arah yang lebih paripurna. Sebaik-baiknya desain kebijakan tanpa didukung aktor implementator yang kompeten dan sistem administrasi publik yang tertata secara sistematik maka hasilnya hanyalah sebatas idealisme di atas kertas. AbstractUntil today, the study of public administration in Indonesia still not elaborated seriously. Besides alternative solution of the complex problem in Indonesia is the holistic reformation of public administration. Political party is already participated in the arenas of decision making. We also recognize that several people who become the head of the ministry had a good reputation. But the question is, why the expected change in Indonesia still not happened? Why the variations of public problem become increased and more complex? These questions should be realized by us that without public administration reform it will be hard to actualize the change of our society to the right direction. If good design of policy not supported by competent administrator and systematic management of public administration system so the result is only idealism on paper.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2023) Vol. 15 No. 1 (2023): City Branding Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2022) Vol. 14 No. 1 (2022) Vol. 13 No. 3 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2021) Vol. 12 No. 2 (2020): Local Election Vol. 12 No. 1 (2020) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2019) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol. 9 No. 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016): November Vol. 8 No. 2 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol. 8 No. 1 (2016) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) More Issue